Suarapanturanews.com, Sepatan — Kondisi Pasar Sepatan kembali menjadi sorotan publik. Dugaan salah urus dalam pengelolaan pasar kini tidak hanya merugikan pedagang, tetapi juga berdampak langsung pada pengguna jalan yang setiap hari melintasi kawasan tersebut,” Senin (04/05/2026)
Berdasarkan pantauan di lapangan, aktivitas pedagang yang meluber hingga ke badan jalan menyebabkan kemacetan parah, mempersempit ruang kendaraan, hingga meningkatkan risiko kecelakaan. Kondisi ini mencerminkan lemahnya tata kelola serta minimnya pengawasan dari pihak terkait.
Permasalahan ini bukan hal baru. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di bahu jalan kerap menjadi penyebab terganggunya arus lalu lintas dan kenyamanan masyarakat. Pemerintah daerah pun sebelumnya telah melakukan penertiban di beberapa wilayah, namun implementasinya dinilai belum konsisten.
Ijum Setiawan SH “Ketua MCS Sukadiri dalam keterangannya menyampaikan kritik keras terhadap kondisi tersebut. Ia menilai ada pembiaran yang sistemik dalam pengelolaan Pasar Sepatan.
“Ini bukan sekadar persoalan pasar yang padat, tetapi kegagalan dalam tata kelola. Jika dibiarkan, bukan hanya pedagang yang dirugikan, tapi masyarakat luas, terutama pengguna jalan,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah harus segera mengambil langkah tegas dan terukur, bukan sekadar penertiban sementara.
“Kami sebagai pengguna jalan meminta pemerintah Kabupaten Tangerang tidak hanya melakukan bersih-bersih sesaat. Harus ada tindakan nyata, termasuk penataan ulang dan sanksi tegas bagi pihak-pihak yang melanggar aturan,” lanjutnya.
Keluhan juga datang dari warga yang setiap hari melintasi kawasan tersebut. Mereka mengaku kemacetan kerap terjadi, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari. Selain itu, kondisi jalan yang semrawut juga dinilai membahayakan, terutama bagi pengendara roda dua dan roda empat.
Di sisi lain, pemerintah sebenarnya telah menegaskan pentingnya penataan pasar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang tertib dan aman. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi.
Jika tidak segera dibenahi, Pasar Sepatan berpotensi menjadi contoh nyata buruknya tata kelola ruang publik. Ketika kepentingan ekonomi tidak diimbangi dengan pengaturan yang baik, maka yang terjadi adalah kekacauan yang merugikan semua pihak kini, publik menunggu langkah konkret dari pemerintah daerah.
Pertanyaannya sederhana: apakah kondisi ini akan terus dibiarkan, atau ada keberanian untuk menata ulang demi kepentingan bersama?
“Pertanyaannya sederhana, ke mana aliran retribusi pasar selama ini? Jika pungutan tetap berjalan, maka seharusnya ada dampak nyata terhadap penataan dan fasilitas pasar. Jangan sampai ada kesan bahwa uang berputar, tapi kondisi tetap semrawut,” ujarnya.
menegaskan bahwa pemerintah daerah harus membuka secara transparan pengelolaan pendapatan pasar, agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Kami tidak ingin berprasangka, tetapi kondisi seperti ini wajar menimbulkan pertanyaan publik. Maka transparansi adalah kunci—agar kepercayaan masyarakat tidak hilang,” tambahnya.
