Suarapanturanews.com — Kecerdasan buatan (AI) kini semakin menyatu dengan aktivitas digital masyarakat Indonesia. Teknologi tersebut tidak lagi hanya ditemukan melalui aplikasi khusus, tetapi telah hadir dalam mesin pencari, layanan pesan, hingga perangkat penyunting foto dan video yang digunakan sehari-hari.
Kemudahan tersebut sekaligus membawa persoalan baru. Pengguna media sosial kini dituntut semakin cermat membedakan konten asli dan hasil rekayasa, melindungi informasi pribadi, hingga menjaga keseimbangan kehidupan di tengah derasnya arus konten digital.
“Pergeseran terbesar justru terjadi saat pengguna tidak merasa sedang menggunakan AI,” ungkap praktisi komunikasi dan media sosial Didit Putra Erlangga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam perbincangan dengan Xinhua mengenai tantangan bermedia sosial di Indonesia pada era AI, Didit menilai persoalan terbesar kini bukan lagi sebatas penerimaan masyarakat terhadap teknologi. Tantangannya justru terletak pada kemampuan pengguna untuk mengikuti perkembangan teknologi dengan tingkat pemahaman yang memadai.
Mantan jurnalis yang pernah mengelola media sosial Harian Kompas tersebut menilai karakteristik demografi Indonesia membuat persoalan itu menjadi semakin penting.
Laporan “Digital 2026” mencatat Indonesia memiliki sekitar 230 juta pengguna internet per Oktober 2025 dan 180 juta identitas pengguna media sosial. Sementara itu, data We Are Social bersama Meltwater menunjukkan lebih dari sepertiga pengguna internet di Indonesia telah menggunakan layanan AI.
Dari lalu lintas web terkait AI, ChatGPT mendominasi dengan porsi 80,6 persen, sedangkan Perplexity mencapai 15 persen.
Rekayasa Konten hingga Risiko Penipuan
Kemampuan AI dalam menghasilkan teks, gambar, suara, maupun video dalam waktu singkat dan dengan biaya relatif rendah membuat rekayasa konten semakin mudah dilakukan. Teknologi tersebut juga dapat memperkuat modus kejahatan lama, seperti phishing dan penipuan investasi, sehingga tampil lebih meyakinkan.
Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat sebanyak 1.379 laporan penipuan yang terindikasi menggunakan AI hingga pertengahan 2026.
Sementara itu, Bareskrim Polri melalui Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) mencatat lebih dari 32 ribu terlapor tindak pidana siber dengan hampir 29 ribu korban sejak 2022.
Salah satu kasus yang menunjukkan potensi penyalahgunaan AI terjadi pada 2025. Video deepfake yang menampilkan Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta mantan menteri keuangan Sri Mulyani digunakan dalam penipuan dengan iming-iming bantuan tunai.
“AI tidak selalu menciptakan jenis kejahatan yang sepenuhnya baru,” ujar alumnus Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada tersebut, “tetapi justru memperbesar skala, mempercepat produksi, dan meningkatkan kredibilitasnya.”
Saat ini, sejumlah ciri visual masih dapat membantu mengenali deepfake, seperti gerakan bibir yang tidak sinkron, ekspresi wajah kaku, atau pencahayaan yang terlihat janggal.
Namun, Didit mengingatkan bahwa kemampuan teknologi akan terus berkembang.
“Kelemahan visual yang hari ini mudah terlihat belum tentu masih terlihat beberapa bulan atau beberapa tahun lagi,” katanya.
Karena itu, proses verifikasi tidak seharusnya hanya mengandalkan pengamatan terhadap tampilan visual maupun suara. Pengguna perlu menelusuri asal-usul dan konteks suatu konten, kemudian membandingkannya dengan sumber independen, terlebih bila berkaitan dengan uang, kesehatan, atau keputusan penting.
Karmin Winarta (50), pekerja komunitas asal Wonogiri yang aktif menggunakan Threads, Instagram, Facebook, dan TikTok, menilai hingga saat ini sejumlah konten buatan AI masih relatif mudah dikenali apabila pengguna cukup teliti.
“Hingga saat ini, mayoritas konten AI sangatlah mudah dikenali, AI masih belum smooth dalam menciptakan video, foto, ataupun tulisan,” ujarnya kepada Xinhua.
Meski demikian, dia tidak hanya mengandalkan pengamatan visual. Menurut Karmin, pengguna juga perlu menggunakan common sense sebagai penyaring sebelum menerima sebuah informasi dan mencari pembanding dari sumber lain maupun pihak yang kompeten.
“Sebagai pengguna wajib memiliki kematangan berpikir juga. Kita harus mampu mengendalikan diri untuk tidak terpengaruh dengan segala info yang diembus-embuskan di media sosial. Pilih info yang benar-benar kita perlukan,” ujar Karmin.
Hoaks, Filter Bubble, dan Literasi Digital
Persoalan lain yang dihadapi pengguna media sosial Indonesia adalah cepatnya penyebaran hoaks serta kemungkinan terjebak dalam filter bubble.
Menurut Didit, fenomena tersebut muncul dari kombinasi antara kecenderungan psikologis manusia yang mudah bereaksi terhadap konten emosional dan sistem rekomendasi platform yang mendorong konten dengan tingkat interaksi tinggi.
Dia menilai lingkungan informasi yang diterima pengguna tidak sepenuhnya dibentuk oleh algoritma.
“Lingkungan informasi kita merupakan hasil interaksi antara desain algoritma dan perilaku kita sendiri,” katanya.
Pilihan mengenai akun yang diikuti, konten yang disukai, hingga materi yang dibagikan turut menentukan informasi yang kemudian disajikan oleh platform.
Di sisi lain, kemampuan literasi digital masyarakat masih menghadapi tantangan. Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2025 menunjukkan Pilar Literasi Digital berada pada skor 49,28 dari 100.
Didit menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemaknaan literasi digital perlu diperluas. Masyarakat tidak cukup hanya mampu mengoperasikan perangkat, tetapi juga harus dapat “menggunakan, memahami, memverifikasi, dan bertanggung jawab” terhadap keluaran AI yang dikonsumsi.
Kemajuan AI juga mengubah cara pengguna memastikan identitas seseorang. Wajah dan suara yang sebelumnya dianggap sebagai bukti kuat kini dapat direkayasa.
Karena itu, Didit menyarankan agar wajah ataupun suara tidak digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk memastikan identitas.
Jika seseorang menerima permintaan mendesak dari orang yang dikenal, seperti permintaan transfer uang, data pribadi, atau kode OTP, pengguna sebaiknya melakukan verifikasi melalui saluran lain, misalnya dengan menelepon kembali nomor yang sebelumnya telah dikenal.
Data Pribadi dan Keseimbangan Hidup
Kebiasaan membagikan informasi pribadi juga menjadi persoalan tersendiri. Foto wajah, rekaman suara, lokasi, serta rutinitas harian apabila digabungkan dapat membentuk profil identitas digital seseorang secara sangat rinci.
Indonesia telah memiliki Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU No. 27/2022) beserta aturan turunannya melalui PP No. 33/2026. Namun, menurut Didit, keberadaan regulasi tidak menghilangkan kewajiban pengguna untuk tetap berhati-hati.
Prinsip data minimization atau membatasi data yang dibagikan tetap menjadi salah satu langkah penting.
Tantangan lainnya berkaitan dengan pengelolaan waktu. Laporan “Digital 2026” mencatat pengguna Indonesia rata-rata menghabiskan 21 jam 50 menit setiap pekan untuk media sosial dan video daring.
Waktu tersebut, menurut Didit, sebenarnya dapat dialihkan untuk aktivitas lain seperti tidur, berolahraga, maupun berinteraksi bersama keluarga.
Dia menyarankan pengguna membangun kebiasaan sederhana secara konsisten, misalnya menerapkan waktu tanpa gawai ketika makan bersama keluarga dan tidak merasa bahwa setiap pesan harus selalu dijawab seketika.
Sebelum membagikan suatu konten, Didit mengusulkan tiga langkah sederhana, yakni berhenti sejenak ketika emosi sedang tinggi, memeriksa sumber serta konteks informasi, kemudian mempertimbangkan apakah konten tersebut memang perlu disebarkan.
Tanggung Jawab Bukan Hanya pada Pengguna
Didit menekankan bahwa menghadapi berbagai risiko di era AI bukan semata-mata menjadi tanggung jawab masyarakat.
Menurut dia, setidaknya terdapat tiga pihak yang memiliki peran, yakni pengguna yang kritis, platform yang bertanggung jawab terhadap rancangan sistemnya, serta regulator yang mampu mengikuti perkembangan teknologi.
“Literasi pengguna tidak boleh menjadi alasan platform untuk melepaskan tanggung jawab,” tegasnya, “sebaliknya, tanggung jawab platform juga tidak berarti pengguna bebas menyebarkan apa saja tanpa verifikasi.”
Pandangan serupa juga disampaikan dari sisi kreator konten. Sonny Hendrawan Saputra, pemilik akun Instagram Travelmagzgo dengan belasan ribu pengikut, menilai penggunaan AI masih dapat diterima selama sebatas menjadi alat bantu untuk meningkatkan kualitas video tanpa menghilangkan karakter pembuatnya.
Namun, menurut dia, konten yang menyesatkan tanpa disclaimer, terlebih yang digunakan untuk penipuan, layak diturunkan.
“Sayangnya sistem takedown di Indonesia yang merupakan tuntutan manual masyarakat masih sangatlah lemah. Bahkan di luar sebagai konten kreator, banyak saya temui di dunia kerja saya di mana banyak akun AI memersonifikasi diri sebagai artis untuk melakukan penipuan penjualan, tetapi permohonan takedown hampir tidak pernah ditanggapi,” ungkap Sonny, yang juga berstatus karyawan di sebuah perusahaan otomotif roda dua multinasional.
Selain persoalan keamanan, keberadaan AI turut menimbulkan tantangan bagi orisinalitas karya kreator.
“Inti dari karya video memerlukan rasa dan sentuhan otentik sang pembuat karya. Ketika semakin banyak kreator video menggunakan alat bantu AI secara berlebihan, semakin banyak video akan terasa sama. Saat ini contohnya yang saya rasakan adalah kesamaan gaya caption. Sayang sekali bila jiwa tulisan seseorang tidak muncul karena sudah terlanjur seragam karena AI,” papar Sonny.
Didit memperkirakan perbedaan antara konten autentik dan konten sintetis akan semakin sulit dikenali pada masa mendatang. Namun, menurutnya, perkembangan tersebut tidak berarti masyarakat harus menjauhi teknologi.
“Kita tidak mungkin menghentikan perkembangan AI, tetapi kita bisa memastikan kecepatan teknologi tidak jauh meninggalkan kemampuan masyarakat untuk memahami dan menggunakannya secara bertanggung jawab,” tutupnya.
