Suarapanturanews.com — Tangerang, Rencana pemerintah memberlakukan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada April 2026 menuai kritik keras dari Ketua Media Center Sukadiri (MCS), Ijum Setiawan, S.S., S.H.
Ia menilai kebijakan tersebut terkesan sebagai langkah instan yang berpotensi mengorbankan kualitas pelayanan publik, alih-alih menjadi solusi strategis dalam menghadapi krisis energi nasional.
“Jangan setiap ada krisis, rakyat dan pelayanan publik yang dijadikan penyangga. Negara harus hadir dengan solusi nyata, bukan sekadar membatasi mobilitas,” tegas Ijum, Selasa (24/3/2026).
Menurutnya, penerapan WFA memang pernah dilakukan pada masa pandemi Covid-19, namun tidak bisa serta-merta dijadikan rujukan tanpa evaluasi menyeluruh. Ia menilai pemerintah seharusnya belajar dari dampak yang pernah terjadi sebelumnya.
“Kadang kebijakan pemerintah ini terasa aneh, seperti tidak belajar dari pengalaman Covid-19. Dulu kita dipaksa beradaptasi karena darurat kesehatan, sekarang alasannya efisiensi energi—tapi pendekatannya masih sama: batasi gerak, suruh rakyat menyesuaikan,” ujarnya.
Ijum juga menegaskan bahwa pendekatan seperti ini berpotensi hanya menjadi solusi jangka pendek yang mengabaikan akar persoalan.
“Padahal yang harus dibenahi itu sistemnya, bukan terus-menerus aktivitas masyarakat yang dikorbankan. Jangan sampai kebijakan ini hanya jadi cara cepat menutup masalah besar yang belum selesai,” lanjutnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa tanpa sistem pengawasan dan indikator kinerja yang jelas, kebijakan WFA berisiko menurunkan efektivitas birokrasi dan memperlambat pelayanan kepada masyarakat.
“Pelayanan publik tidak boleh ikut ‘WFH’. Masyarakat tetap butuh layanan cepat, pasti, dan mudah diakses. Kalau sistemnya belum siap, jangan dipaksakan,” tegasnya.
MCS juga mempertanyakan arah kebijakan pemerintah dalam merespons krisis energi global. Menurutnya, pembatasan mobilitas ASN bukanlah solusi utama jika tidak diiringi dengan pembenahan sektor energi secara menyeluruh.
“Kalau setiap krisis dijawab dengan cara yang sama seperti saat Covid-19, maka ini bukan pembelajaran—ini pengulangan kesalahan dengan alasan yang berbeda,” tambahnya.
Selain itu, MCS mendesak pemerintah untuk membuka secara transparan dasar kebijakan tersebut kepada publik, termasuk data dan urgensi yang melatarbelakanginya.
Ia juga meminta agar pemerintah memastikan kualitas pelayanan publik tetap berjalan optimal apabila kebijakan WFA benar-benar diterapkan.
“Jangan sampai masyarakat kembali dirugikan karena birokrasi menjadi lambat atau sulit diakses. Kebijakan apa pun harus berpihak pada rakyat,” tutup Ijum.
Media Center Sukadiri menegaskan akan terus mengawal kebijakan ini agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
Sumber Berita: Media Center Sukadiri
