Suarapanturanews.com — Website Pemerintah seharusnya menjadi jendela informasi masyarakat, bukan sekadar alamat digital. Persoalannya bukan hanya frekuensi pembaruan, tetapi juga aktualitas, relevansi, kurasi, keamanan, dan tata kelola informasi publik.
Digitalisasi Pemerintahan tidak semestinya berhenti pada tersedianya sebuah website resmi.
Ketika pemerintah membangun kanal digital, yang sesungguhnya dibangun bukan sekadar halaman di internet, melainkan ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Website pemerintah idealnya menjadi tempat masyarakat menemukan informasi mengenai pelayanan, pemerintahan, pembangunan, program, kegiatan, capaian, pengumuman, dokumen publik, hingga informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Namun, penelusuran awal terhadap website resmi 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang memperlihatkan bahwa aktualisasi dan pola publikasinya belum sepenuhnya seragam.
Kabupaten Tangerang memiliki 29 kecamatan, 28 kelurahan, dan 246 desa. Dalam konteks wilayah sebesar itu, keberadaan Web Terpadu Kabupaten Tangerang merupakan modal penting untuk membangun komunikasi pemerintahan yang terintegrasi.
Tetapi pertanyaannya tidak berhenti pada apakah setiap kecamatan sudah memiliki website.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apakah website tersebut benar-benar hidup dan memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat?
Website pemerintah bukan sekadar etalase digital. Ia adalah wajah institusi, sarana pelayanan informasi publik, sekaligus ruang akuntabilitas yang dapat diakses masyarakat kapan saja.
Karena itu, keberhasilan digitalisasi pemerintahan tidak cukup diukur dari jumlah website yang tersedia, melainkan dari kualitas informasi yang disajikan di dalamnya.
Penelusuran awal menunjukkan adanya perbedaan kontinuitas publikasi di antara website kecamatan. Ada yang masih aktif memperbarui informasi pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan, dan kegiatan masyarakat. Namun terdapat pula website yang arsip beritanya terlihat berhenti pada rentang beberapa tahun lalu.
Temuan tersebut tentu tidak otomatis berarti aktivitas pemerintahan tidak berjalan. Pelayanan publik, koordinasi pembangunan, pembinaan masyarakat, maupun berbagai kegiatan pemerintahan dapat saja tetap berlangsung sebagaimana mestinya.
Akan tetapi, ketika aktivitas tersebut tidak terdokumentasikan melalui kanal resmi pemerintah, masyarakat kehilangan kesempatan untuk mengetahui apa yang sedang dan telah dilakukan oleh institusi yang melayani mereka.
Di sinilah letak persoalannya.
Bukan semata-mata apakah pemerintah bekerja, melainkan apakah masyarakat dapat mengetahui pekerjaan itu melalui kanal informasi resmi yang telah disediakan.
Evaluasi juga tidak boleh berhenti pada pertanyaan apakah sebuah website masih memuat berita terbaru. Sebab website yang aktif belum tentu informatif.
Sebuah website dapat saja terus diperbarui, tetapi frekuensinya minim, informasi yang disajikan kurang beragam, atau belum mampu menggambarkan pelayanan dan dinamika pemerintahan secara utuh.
Karena itu, penilaian terhadap website pemerintah seharusnya melihat beberapa aspek sekaligus: konsistensi publikasi, relevansi konten, kelengkapan informasi, kemudahan akses, serta keterbaruan data yang tersedia bagi masyarakat.
Termasuk Kecamatan Sukadiri.
Sebagai wilayah tempat Media Center Sukadiri (MCS) beraktivitas, Sukadiri tidak seharusnya dikecualikan dari evaluasi. Justru Sukadiri harus dinilai dengan ukuran yang sama seperti kecamatan lainnya.
Keberadaan publikasi terbaru memang menunjukkan bahwa website masih digunakan. Namun pertanyaan berikutnya tetap penting: apakah informasinya cukup konsisten, cukup beragam, dan cukup membantu masyarakat memperoleh informasi yang mereka butuhkan?
Pertanyaan yang sama juga layak diajukan kepada seluruh kecamatan.
Dengan demikian, evaluasi ini tidak ditujukan untuk mencari kelemahan wilayah tertentu, melainkan menjadi cermin bersama mengenai kualitas komunikasi publik digital di Kabupaten Tangerang.
Persoalan lain yang juga patut mendapat perhatian adalah relevansi konten yang dipublikasikan pada kanal resmi pemerintah.
Ketika masyarakat membuka website kecamatan, yang diharapkan tentu adalah informasi mengenai pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban, maupun agenda penting yang berkaitan dengan kepentingan warga.
Karena itu, mekanisme kurasi dan pengawasan konten menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan digital.
Website pemerintah bukan blog pribadi.
Ia membawa identitas resmi institusi.
Informasi yang tampil di dalamnya secara wajar akan dipersepsikan masyarakat sebagai bagian dari komunikasi resmi pemerintah.
Maka pertanyaan mengenai siapa yang mengelola, siapa yang memverifikasi, siapa yang mengawasi, dan bagaimana sistem pengamanan akses diterapkan merupakan pertanyaan yang sah dalam perspektif tata kelola informasi publik.
Pembahasan mengenai website pemerintah juga tidak dapat dilepaskan dari kewajiban keterbukaan informasi publik.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi yang akurat, benar, tidak menyesatkan, dan mudah diakses masyarakat.
Undang-undang tersebut juga mengatur kewajiban penyediaan informasi secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta informasi yang harus diumumkan secara serta-merta dalam kondisi tertentu.
Dalam konteks ini, website resmi pemerintah merupakan salah satu sarana penting untuk memenuhi kewajiban tersebut.
Karena itu, keberadaan menu PPID tidak boleh dipandang sekadar simbol administratif.
PPID merupakan bagian dari sistem pelayanan informasi publik yang harus berfungsi secara nyata.
Pertanyaannya bukan sekadar apakah menu PPID tersedia, tetapi apakah informasi yang disediakan mutakhir, mudah ditemukan, mudah dipahami, dan benar-benar dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkannya.
MCS memandang bahwa 29 kecamatan tidak harus memiliki jumlah berita yang sama dan tidak harus menerapkan gaya publikasi yang identik.
Setiap wilayah memiliki karakteristik, kebutuhan, dan dinamika yang berbeda.
Namun demikian, standar minimum pelayanan informasi publik tetap harus ada.
Masyarakat setidaknya harus dapat memperoleh informasi mengenai pelayanan publik, kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, agenda penting kecamatan, standar pelayanan, serta informasi publik yang menjadi hak mereka.
Website pemerintah harus hidup bukan hanya secara teknis, tetapi juga secara substantif.
Pembangunan yang berlangsung di lapangan juga seharusnya tercermin dalam ruang digital.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi bahwa suatu kegiatan dilaksanakan, tetapi juga memerlukan penjelasan mengenai tujuan, lokasi, progres, dan manfaat yang dihasilkan.
Dokumentasi semacam itu merupakan bagian dari akuntabilitas kepada publik.
Karena itu, website pemerintah seharusnya tidak menjadi formalitas digital yang hanya ada sebagai pelengkap administrasi.
Ia harus menjadi infrastruktur komunikasi publik yang benar-benar berfungsi.
Kabupaten Tangerang telah memiliki ekosistem Web Terpadu yang menjadi fondasi penting bagi tata kelola pemerintahan digital.
Langkah berikutnya adalah memastikan bahwa seluruh kecamatan memiliki standar minimum pengelolaan informasi yang jelas.
Evaluasi dapat mencakup aspek pemutakhiran informasi, relevansi konten, kelengkapan informasi publik, fungsi PPID, mekanisme kurasi, keamanan sistem, serta kejelasan tanggung jawab pengelola.
Dengan demikian, persoalan website tidak lagi dipandang sebagai urusan teknis operator semata, melainkan bagian dari tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Pada akhirnya, tujuan evaluasi ini bukan untuk mencari kecamatan yang salah.
Bukan pula untuk mempermalukan institusi tertentu.
Tujuannya adalah mendorong agar kualitas komunikasi publik digital di Kabupaten Tangerang semakin baik.
Sebab semakin aktif pemerintah bekerja, semakin penting pekerjaan itu didokumentasikan.
Semakin besar pembangunan dilakukan, semakin penting masyarakat memperoleh informasi.
Dan semakin banyak layanan diberikan, semakin penting informasi mengenai layanan tersebut mudah ditemukan.
Pemerintahan yang bekerja membutuhkan masyarakat yang mengetahui.
Dan masyarakat yang mengetahui membutuhkan informasi yang dapat dipercaya.
Karena itu, pertanyaan untuk Pemerintah Kabupaten Tangerang bukan lagi:
“Apakah 29 kecamatan sudah memiliki website?”
Melainkan:
“Apakah 29 website tersebut benar-benar telah menjadi ruang publik digital yang hidup, informatif, dan melayani kebutuhan masyarakat?”
Pertanyaan itu layak dijawab melalui evaluasi yang objektif, terukur, dan berkelanjutan.
Bukan untuk mempermalukan.
Bukan untuk mencari siapa yang terbaik atau terburuk.
Melainkan untuk memastikan bahwa hak masyarakat atas informasi publik dapat terpenuhi secara layak di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang.
Sebab di era digital, kehadiran website pemerintah tidak cukup hanya terlihat di layar.
Ia harus menghadirkan informasi yang aktual, relevan, mudah diakses, dan dapat dipercaya.
Karena pada akhirnya, kualitas komunikasi publik tidak diukur dari berapa banyak website yang dimiliki pemerintah, melainkan dari seberapa baik masyarakat dapat memperoleh informasi yang mereka butuhkan.
