Suarapanturanews.com — Pandeglang, Sejumlah wali murid di Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, mempertanyakan kualitas dan komposisi paket Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diterima peserta didik di beberapa sekolah dari dapur yang berlokasi di Desa Pasirgadung, Rabu (14/01/2026).
Mereka mendesak agar ahli gizi dan Kepala Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) bertanggung jawab atas makanan siap saji yang dinilai tidak memenuhi standar kecukupan gizi dari dapur Pasirgadung.
Keluhan tersebut mencuat setelah wali murid menilai menu MBG yang dibagikan selama sepekan cenderung monoton dan tidak seimbang. Salah seorang wali murid berinisial MN, warga Desa Cimoyan, mengungkapkan kekecewaannya terhadap paket MBG yang diterima siswa di SDN Cimoyan 2, MI, MTs Buraluk, dan sekolah lainnya di wilayah Patia.
“Selama seminggu isinya hanya susu kotak, jeruk, pisang, telur, roti, dan camilan dari dapur Pasir Gadung. Jumlah dan variasinya itu-itu saja,” ujar MN
Pernyataan tersebut disampaikan MN dalam bahasa daerah setempat yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Menurutnya, menu MBG yang dibagikan belum mencerminkan prinsip gizi seimbang sebagaimana tujuan utama program nasional tersebut. Ia juga menilai dapur penyedia MBG tidak menunjukkan peningkatan variasi menu dalam kurun waktu satu minggu.
“Kalau memang ada dapur MBG dan tenaga profesional, seharusnya isinya tidak seperti itu saja setiap hari,” katanya.
Sorotan wali murid tersebut mengarah pada peran ahli gizi yang seharusnya terlibat aktif dalam program MBG. Secara normatif, ahli gizi bertugas memastikan menu memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG), menghitung porsi sesuai kebutuhan peserta didik, memilih bahan pangan yang aman dan terjangkau, serta mengawasi proses pengolahan makanan agar higienis dan sesuai standar nutrisi.
“Di atas kertas tugasnya jelas, tapi kenyataannya di lapangan tidak demikian,” ujar MN.
Selain ahli gizi, wali murid juga mempertanyakan peran Kepala SPPG. Dalam struktur pelaksanaan MBG, Kepala SPPG diketahui memiliki tanggung jawab penuh terhadap proses operasional, mulai dari memasak, pematangan, pemorsian, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
“Kalau memang Kepala SPPG bertanggung jawab penuh, lalu siapa yang mengawasi kualitas makanan yang sampai ke anak-anak? Jangan sampai semua ini hanya sekadar pelengkap administrasi,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak SPPG Kecamatan Patia, pengelola dapur MBG, maupun ahli gizi yang bertugas terkait keluhan para wali murid tersebut.
Para orang tua berharap ada evaluasi menyeluruh agar program MBG benar-benar memberikan manfaat optimal bagi tumbuh kembang anak-anak sekolah, bukan sekadar memenuhi kewajiban distribusi.
