Suarapanturanews.com — Keterlibatan Nahdlatul Ulama (NU) dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia terus berlanjut ketika Jepang menggantikan pemerintahan kolonial Belanda pada 1942. Pemerintah Jepang pada awalnya lebih memilih bekerja sama dengan para pemimpin Islam karena menilai para kiai yang memimpin pesantren memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat pedesaan. Kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan NU untuk memperluas kesadaran politik dan menyosialisasikan cita-cita kemerdekaan.
Ketika Jepang membentuk kantor urusan agama atau Shumubu dan memberikan berbagai pelatihan kepada para kiai, seperti sejarah, kewarganegaraan, olahraga, dan bahasa Jepang, kebijakan tersebut justru turut mendorong politisasi di kalangan kiai. Namun, aktivitas NU kemudian dicurigai oleh Jepang. K.H. Hasyim Asy’ari dan K.H. Mahfudz Shiddiq sempat ditangkap dengan tuduhan melakukan gerakan anti-Jepang. K.H. Wahab Hasbullah kemudian melakukan lobi kepada sejumlah pejabat Jepang hingga akhirnya berhasil mengupayakan pembebasan para kiai tersebut.
Di bidang militer, banyak umat Islam dan para kiai bergabung dalam Pembela Tanah Air (PETA) yang dibentuk Jepang. Keikutsertaan tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk membantu Jepang, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mempelajari pengetahuan dan keterampilan kemiliteran sebagai bekal menghadapi perkembangan politik di masa mendatang.
Pada 1943, Jepang membubarkan MIAI dan menggantinya dengan Masyumi. NU dan Muhammadiyah menjadi organisasi Islam yang diperbolehkan secara resmi untuk menjadi anggota Masyumi. Setahun kemudian, NU mulai masuk ke dalam struktur pemerintahan ketika K.H. Hasyim Asy’ari diangkat sebagai Ketua Shumubu. Pada periode yang sama, K.H. Wahid Hasyim berhasil melobi pemerintah Jepang untuk memberikan pelatihan militer kepada para santri dan mengizinkan pembentukan Hizbullah dan Sabilillah.
Menjelang kemerdekaan, NU juga telah menunjukkan perhatian terhadap masa depan kepemimpinan Indonesia. Dalam Muktamar NU ke-15 pada Juni 1942, sebelas ulama yang dipimpin K.H. Mahfudz Shiddiq membahas calon yang dianggap layak menjadi presiden pertama Indonesia. Dua nama yang muncul adalah Soekarno dan Mohammad Hatta, dengan Soekarno memperoleh dukungan mayoritas 10 berbanding 1.
Peran NU kemudian berlanjut dalam proses persiapan kemerdekaan melalui keterlibatan K.H. Wahid Hasyim dalam BPUPKI. Dalam forum tersebut berlangsung perdebatan mengenai bentuk negara, termasuk hubungan antara agama dan negara. Soekarno kemudian mengemukakan gagasan Pancasila sebagai dasar negara dalam pidatonya pada 1 Juni 1945.
Dalam pembahasan Piagam Jakarta, sejumlah tokoh nasionalis-Muslim, termasuk K.H. Wahid Hasyim, turut terlibat dalam proses perumusan dasar negara. Menjelang sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, K.H. Wahid Hasyim bersama Kasman Singodimedjo dan Bagus Hadikusumo menyepakati pencabutan tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang sebelumnya menjadi titik perdebatan.
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, perjuangan mempertahankan kemerdekaan belum berakhir. Kedatangan pasukan Sekutu yang diboncengi NICA dipandang sebagai ancaman terhadap kemerdekaan karena dikhawatirkan membuka jalan bagi kembalinya kekuasaan Belanda. Dalam situasi tersebut, para kiai dan pengikutnya turut terlibat dalam perjuangan bersenjata. Banyak santri dan pemuda NU bergabung dengan Hizbullah dan Sabilillah.
Sikap NU semakin tegas setelah para pemimpin Indonesia menghadapi ancaman kedatangan pasukan Sekutu dan Belanda. Pada 21–22 Oktober 1945, wakil-wakil cabang NU dari berbagai wilayah Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya dan mengeluarkan Resolusi Jihad yang menyatakan perjuangan mempertahankan kemerdekaan sebagai bagian dari kewajiban umat Islam.
Resolusi tersebut memberikan dorongan kuat kepada para santri, pemuda NU, dan masyarakat untuk terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Banyak di antara mereka kemudian bergabung dengan pasukan Hizbullah dan Sabilillah. Semangat tersebut turut menguatkan perlawanan rakyat dalam Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya.
Dengan Resolusi Jihad, NU menunjukkan sikap bahwa mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia merupakan perjuangan yang harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Sikap tersebut juga terlihat dari kritik NU terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai terlalu lunak dalam menghadapi Belanda, termasuk dalam menyikapi Perjanjian Linggarjati dan Renville.
Dengan demikian, keterlibatan NU dalam sejarah kemerdekaan Indonesia tidak hanya berlangsung melalui perjuangan politik dan keagamaan, tetapi juga melalui pendidikan, diplomasi, organisasi, pembentukan kekuatan pertahanan, serta mobilisasi masyarakat. Peran para kiai, santri, dan organisasi NU menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan melibatkan berbagai unsur masyarakat dengan strategi dan bentuk perjuangan yang beragam.
