Suarapanturanews.com, Banten – Kekosongan sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Desa Sukadame, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, menjadi perhatian dan sorotan masyarakat. Hingga saat ini, beberapa posisi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Kepala Dusun (Kadus) disebut belum terisi dalam waktu yang cukup lama. Kondisi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan dari warga terkait efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik kepada masyarakat.Kamis (9/7/2026).
Keberadaan BPD dan Kepala Dusun merupakan bagian penting dalam struktur pemerintahan desa. BPD memiliki fungsi sebagai lembaga yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa, serta bersama kepala desa membahas dan menyepakati berbagai peraturan desa. Sementara itu, Kepala Dusun memiliki peran sebagai perpanjangan tangan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
Sejumlah warga menilai, apabila kekosongan jabatan tersebut berlangsung dalam waktu lama tanpa adanya kejelasan proses pengisian, dikhawatirkan dapat memengaruhi efektivitas koordinasi pemerintahan, penyampaian aspirasi masyarakat, hingga kualitas pelayanan administrasi dan pembangunan di tingkat desa.
Salah seorang warga Desa Sukadame, Epul, mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai alasan kekosongan jabatan yang hingga kini belum terisi.
“Kami sebagai masyarakat mempertanyakan mengapa kekosongan anggota BPD dan Kepala Dusun dibiarkan berlangsung begitu lama. Bagaimana jalannya pemerintahan desa jika beberapa jabatan penting belum terisi? Kami khawatir pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang maksimal,” ujar Epul kepada awak media.
Ia mengatakan, keberadaan anggota BPD dan Kepala Dusun sangat dibutuhkan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
“BPD merupakan mitra pemerintah desa yang mewakili aspirasi masyarakat, sedangkan Kepala Dusun menjadi ujung tombak pelayanan kepada warga. Kalau ada kekosongan dalam waktu lama, tentu masyarakat akan bertanya bagaimana pelayanan dan koordinasi pemerintahan bisa berjalan secara optimal,” katanya.
Lebih lanjut, Epul berharap pemerintah desa dapat memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai kondisi tersebut. Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Kami berharap pemerintah desa memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab kekosongan jabatan tersebut dan sejauh mana proses pengisiannya. Jangan sampai masyarakat terus bertanya-tanya tanpa adanya informasi yang jelas,” lanjutnya.
Ia juga berharap Pemerintah Kecamatan Pagelaran maupun instansi yang berwenang dapat melakukan pembinaan serta pengawasan sesuai tugas dan kewenangannya agar roda pemerintahan desa tetap berjalan secara optimal.
“Kami tidak bermaksud menyudutkan siapa pun. Namun sebagai warga, kami memiliki hak untuk mengetahui perkembangan pemerintahan desa. Jabatan BPD dan Kepala Dusun merupakan bagian penting dalam pelayanan kepada masyarakat. Harapan kami, persoalan ini segera mendapat perhatian sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” tambahnya.
Menurut sejumlah warga lainnya, keberadaan perangkat pemerintahan desa yang lengkap sangat diperlukan dalam mendukung berbagai program pembangunan, pelayanan administrasi kependudukan, penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan, hingga penyampaian berbagai informasi dari pemerintah kepada masyarakat.
Masyarakat juga berharap proses pengisian jabatan yang kosong dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan aparatur desa yang mampu menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
Sorotan publik terhadap kondisi tersebut menunjukkan tingginya harapan masyarakat terhadap terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance), transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Warga berharap komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik agar setiap persoalan yang muncul dapat dijelaskan secara terbuka dan diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Sukadame, Asep Rizal Chudori, belum berhasil dimintai tanggapan. Tim awak media telah berupaya melakukan konfirmasi secara langsung dengan mendatangi kantor Desa Sukadame, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon juga belum membuahkan hasil karena nomor telepon yang biasa digunakan dilaporkan tidak aktif.
Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Kepala Desa Sukadame maupun pihak Pemerintah Desa Sukadame apabila ingin memberikan penjelasan terkait kekosongan jabatan anggota BPD dan Kepala Dusun, termasuk langkah-langkah yang telah atau akan ditempuh untuk mengisi kekosongan tersebut.
Pemberitaan ini disusun dengan mengedepankan prinsip keberimbangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk menyampaikan penjelasan atau tanggapan atas informasi yang diberitakan.
Masyarakat berharap persoalan ini dapat segera memperoleh perhatian dari Pemerintah Desa Sukadame, Pemerintah Kecamatan Pagelaran, serta instansi terkait, sehingga roda pemerintahan desa dapat berjalan lebih efektif, pelayanan publik semakin optimal, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa tetap terjaga.//red//tim
