Suarapanturanews.com — Dalam ilmu ekonomi, kelangkaan adalah instrumen yang paling efektif untuk mengubah perilaku konsumen.
Ketika harga suatu barang dinaikkan, konsumen akan mencari alternatif yang lebih murah. Namun ketika alternatif itu mulai sulit ditemukan, konsumen pada akhirnya akan kembali kepada pilihan yang lebih mahal meski dengan terpaksa.
Persis di titik inilah publik mulai bertanya.
Mengapa setelah Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter, Pertalite justru semakin sulit ditemukan di sejumlah wilayah?
Mengapa di beberapa daerah, termasuk sebagian wilayah Tangerang, masyarakat mengeluhkan semakin langkanya penjualan Pertalite eceran, sementara Pertamax relatif mudah diperoleh?
Pertanyaan ini bukan sekadar persoalan distribusi BBM.
Ini adalah persoalan ekonomi politik.
Dalam perspektif ekonomi, masyarakat sedang menghadapi fenomena yang disebut forced consumption atau konsumsi karena keterpaksaan. Konsumen tidak membeli produk yang lebih mahal karena daya beli meningkat, melainkan karena pilihan yang lebih murah semakin terbatas.
Secara bisnis, kondisi semacam ini tentu menguntungkan penjualan produk bernilai lebih tinggi.
Namun dalam perspektif kebijakan publik, kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keberpihakan negara terhadap kelompok masyarakat yang rentan.
Karena harus diakui, bagi kalangan elite, selisih beberapa ribu rupiah per liter mungkin tidak berarti apa-apa.
Tetapi bagi pengemudi ojek online, nelayan, pedagang pasar, buruh harian, dan pelaku UMKM, kenaikan biaya bahan bakar adalah kenaikan biaya hidup.
Dan dalam ekonomi rakyat, setiap kenaikan biaya hidup akan beranak-pinak menjadi kenaikan harga kebutuhan lainnya.
Inilah yang sering luput dari meja-meja kebijakan.
Negara kerap berbicara tentang stabilitas fiskal, harga minyak dunia, geopolitik Timur Tengah, hingga volatilitas pasar energi global. Semua itu benar dan penting.
Namun rakyat hidup bukan di dalam laporan makroekonomi.
Rakyat hidup di SPBU.
Rakyat hidup di pasar.
Rakyat hidup di dapur rumahnya masing-masing.
Mereka tidak mengukur ekonomi dari grafik pertumbuhan. Mereka mengukurnya dari seberapa jauh uang di dompet mampu bertahan hingga akhir bulan.
Dari sudut pandang politik, persoalan ini bahkan lebih menarik.
Sebab sejarah menunjukkan bahwa gejolak politik sering kali tidak lahir dari isu ideologi, melainkan dari tekanan ekonomi yang berlangsung terus-menerus.
Harga pangan naik.
Biaya transportasi naik.
Lapangan kerja menyempit.
Daya beli menurun.
Ketika kondisi itu bertemu dengan persepsi bahwa negara tidak cukup hadir melindungi rakyat, maka lahirlah ketidakpercayaan publik.
Dan bagi sebuah pemerintahan, krisis kepercayaan jauh lebih berbahaya daripada krisis anggaran.
Karena anggaran bisa diperbaiki.
Tetapi kepercayaan publik yang runtuh membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dipulihkan.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah munculnya kesan bahwa masyarakat perlahan diarahkan menuju satu pilihan: membeli BBM yang lebih mahal.
Mungkin itu bukan tujuan kebijakannya.
Mungkin itu hanya efek samping dari tata kelola distribusi.
Namun dalam politik, persepsi sering kali lebih kuat daripada penjelasan.
Ketika Pertamax naik, masyarakat beralih ke Pertalite.
Ketika Pertalite sulit dicari, masyarakat kembali ke Pertamax.
Dan ketika kondisi itu berlangsung terus-menerus, publik akan bertanya:
Apakah ini sekadar kebetulan pasar?
Ataukah bagian dari arah kebijakan yang belum pernah dijelaskan secara terbuka kepada rakyat?
Pertanyaan itu sah.
Karena energi bukan sekadar komoditas ekonomi.
Energi adalah urat nadi kehidupan sosial.
Dan ketika urat nadi itu mulai terasa berat dijangkau oleh rakyat kecil, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya harga BBM.
Melainkan legitimasi moral dari setiap kebijakan yang mengatasnamakan kepentingan rakyat.
Sebab pada akhirnya, rakyat tidak pernah menuntut harga murah semata.
Rakyat hanya ingin satu hal yang sederhana:
“Jangan jadikan mereka korban pertama setiap kebijakan, dan penonton terakhir setiap keuntungan”.
