Suarapanturanews.com — Menelisik Dugaan Pola “Pinjam Dulu, Proyek Kemudian” dalam Perspektif Integritas Pengadaan
Ada sebuah pertanyaan yang sederhana, tetapi penting untuk terus diajukan dalam setiap penggunaan anggaran negara:
Apakah proyek pemerintah diberikan karena proses yang objektif dan profesional, atau karena adanya hubungan kepentingan di baliknya?
Pertanyaan ini menjadi relevan ketika muncul cerita mengenai pola yang oleh sebagian masyarakat disebut “pinjam dulu, proyek kemudian.”
Istilah tersebut bukan istilah hukum. Ia tidak boleh digunakan untuk langsung menuduh seseorang melakukan korupsi.
Namun, sebagai sebuah indikasi yang perlu diuji, pola tersebut patut mendapat perhatian ketika seorang pejabat atau pihak yang memiliki pengaruh terhadap keputusan pengadaan menerima pinjaman, fasilitas, bantuan, atau keuntungan tertentu dari pengusaha, kemudian pihak yang memiliki hubungan dengan pemberi memperoleh pekerjaan pemerintah.
Di titik itulah publik berhak bertanya.
Bukan untuk menghakimi.
Tetapi untuk memastikan bahwa keputusan yang menggunakan uang rakyat benar-benar dibuat untuk kepentingan rakyat.
PROYEK PUBLIK BUKAN HADIAH ATAS KEDEKATAN
Pengadaan barang dan jasa pemerintah bukan sekadar proses administratif.
Di dalamnya terdapat uang publik, kewenangan negara, kepentingan masyarakat, dan tanggung jawab pejabat yang mengambil keputusan.
Perpres Nomor 46 Tahun 2025, yang merupakan perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan saat ini berstatus berlaku, menegaskan prinsip untuk mencegah pertentangan kepentingan, pemborosan, kebocoran keuangan negara, penyalahgunaan wewenang, dan kolusi. Regulasi tersebut juga melarang pihak terkait menerima, menawarkan, atau menjanjikan hadiah, imbalan, komisi, rabat, atau bentuk pemberian lain yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan.
Artinya, pengadaan tidak boleh dipandang sebagai ruang bebas kepentingan.
Ada batas yang harus dijaga.
Hubungan pribadi tidak boleh mengalahkan kepentingan publik.
PINJAMAN: TRANSAKSI BIASA ATAU ADA KEPENTINGAN?
Pinjam-meminjam pada dasarnya bukan tindak pidana.
Seorang pejabat bisa saja memiliki hubungan sosial dengan pengusaha. Seorang pengusaha juga bisa saja memberikan pinjaman kepada seseorang.
Tetapi persoalannya berubah ketika orang yang menerima pinjaman mempunyai kewenangan terhadap proyek yang berpotensi memberikan keuntungan kepada pemberi pinjaman.
Di sinilah pertanyaan menjadi penting:
Kapan pinjaman diberikan?
Siapa yang memberikan?
Berapa nilainya?
Apakah benar-benar dikembalikan?
Apakah ada perjanjian?
Apakah pemberi memiliki kepentingan terhadap proyek pemerintah?
Apakah penerima memiliki kewenangan dalam proses pengadaan?
Dan yang paling penting:
Apa yang terjadi setelah hubungan finansial tersebut berlangsung?
Jika setelah pemberian fasilitas kemudian muncul keputusan yang menguntungkan pemberi, hubungan tersebut setidaknya menjadi sesuatu yang layak diperiksa.
Bukan berarti otomatis korupsi.
Tetapi juga tidak tepat apabila seluruh pertanyaan tersebut dianggap tidak penting.
KONFLIK KEPENTINGAN BISA MENJADI PINTU MASUK
KPK menjelaskan bahwa konflik kepentingan dapat muncul karena kepentingan pribadi atau bisnis, hubungan keluarga, maupun hubungan dengan pihak yang terlibat dalam pekerjaan. KPK juga memberikan contoh konflik kepentingan dalam tender ketika pejabat yang mengatur kontrak mempunyai hubungan dengan perusahaan yang memperoleh keuntungan dari pengadaan.
Pada September 2024, KPK bahkan menyebut konflik kepentingan sebagai salah satu embrio tindak pidana korupsi.
Pesannya jelas:
Tidak semua konflik kepentingan adalah korupsi.
Tetapi konflik kepentingan yang tidak dikelola dapat membuka jalan menuju penyalahgunaan kewenangan.
Karena itu, yang harus dijaga bukan hanya hasil akhirnya.
Proses pengambilan keputusannya juga harus bersih.
GRATIFIKASI TIDAK SELALU BERBENTUK UANG TUNAI
Di masyarakat, gratifikasi sering dipahami sebagai pemberian uang.
Padahal cakupannya jauh lebih luas.
KPK menjelaskan bahwa gratifikasi dapat berupa uang, barang, rabat, komisi, fasilitas, bahkan pinjaman tanpa bunga dan bentuk keuntungan lainnya. KPK juga menjelaskan bahwa pemberian dapat menciptakan kepentingan tersamar dan kewajiban timbal balik yang mengganggu independensi pejabat.
Karena itu, ketika berbicara mengenai hubungan pejabat dan pengusaha, publik tidak boleh hanya bertanya:
“Ada uang atau tidak?”
Pertanyaan yang lebih tepat adalah:
“Apakah ada pemberian atau keuntungan yang berkaitan dengan jabatan dan berpotensi memengaruhi keputusan?”
Itulah mengapa konteks menjadi sangat penting.
DATA KPK: PENGADAAN MEMANG RAWAN
Kekhawatiran mengenai pengadaan bukan sekadar cerita dari masyarakat.
Dalam SPI 2024, KPK menyebut pengadaan barang dan jasa sebagai sektor yang sangat rentan terhadap praktik korupsi. KPK mencatat risiko penyalahgunaan PBJ mencapai 97% pada kementerian/lembaga dan 99% pada pemerintah daerah berdasarkan hasil survei tersebut. KPK juga mencatat adanya temuan mengenai pengaturan pemenang vendor, kualitas barang yang tidak sesuai harga, nepotisme, serta gratifikasi dari vendor kepada penyelenggara negara.
Dalam rilis SPI 2024 lainnya, KPK menyebut suap dan gratifikasi masih ditemukan pada 90% kementerian/lembaga dan 97% pemerintah daerah yang menjadi cakupan survei.
Angka tersebut tentu tidak berarti seluruh proyek pemerintah bermasalah.
Namun angka tersebut cukup menjadi alasan bahwa pengadaan harus mendapat pengawasan serius.
MASALAHNYA BUKAN SIAPA YANG MENANG
Perdebatan mengenai proyek pemerintah sering berhenti pada satu pertanyaan:
“Siapa yang mendapatkan proyek?”
Padahal pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:
“Bagaimana dia mendapatkannya?”
Apakah perusahaan memenuhi persyaratan?
Apakah prosesnya kompetitif?
Apakah spesifikasi dibuat secara wajar?
Apakah peserta benar-benar bersaing?
Apakah ada hubungan antara pengambil keputusan dengan penyedia?
Apakah pekerjaan benar-benar dilaksanakan oleh penyedia yang memenangkan pengadaan?
Apakah kualitas sesuai kontrak?
Apakah nilai pembayaran sesuai pekerjaan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar melihat nama pemenang.
“JUAL-BELI PROYEK” HARUS DITERJEMAHKAN MENJADI FAKTA
Istilah “jual-beli proyek” sangat sering terdengar dalam percakapan masyarakat.
Tetapi dalam perspektif hukum, istilah tersebut harus diterjemahkan ke dalam perbuatan konkret.
Apakah terdapat:
konflik kepentingan?
kolusi?
gratifikasi?
suap?
penyalahgunaan kewenangan?
pengaturan pemenang?
persekongkolan?
pekerjaan yang tidak sesuai kontrak?
atau kerugian keuangan negara?
Tanpa membuktikan perbuatan tersebut, tidak tepat seseorang langsung disebut koruptor.
Namun sebaliknya, jangan pula menggunakan istilah “administrasi” untuk menutup-nutupi perbuatan yang sebenarnya memiliki unsur pidana apabila bukti menunjukkan demikian.
Hukum harus bekerja berdasarkan fakta, bukan berdasarkan kedekatan.
BAGAIMANA JIKA PROYEK DIBERIKAN KEPADA LSM ATAU MEDIA?
Ini persoalan yang juga perlu dibicarakan secara jernih.
LSM, organisasi masyarakat, media, maupun badan usaha dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah sepanjang dilakukan berdasarkan aturan dan kepentingan yang sah.
Karena itu, mendapatkan pekerjaan dari pemerintah bukan otomatis merupakan pelanggaran.
Yang perlu dipertanyakan adalah mekanismenya.
Apakah pekerjaan diberikan melalui prosedur yang sah?
Apakah terdapat dasar hukum dan anggaran?
Apakah nilai pekerjaannya wajar?
Apakah pekerjaan benar-benar dilaksanakan?
Apakah ada hubungan antara pemberian pekerjaan dengan dukungan kepada pejabat?
Apakah pekerjaan tersebut digunakan untuk membangun loyalitas?
Di sinilah garis antara kerja sama profesional dan transaksi kepentingan harus dijaga.
Media yang menerima kerja sama tetap harus mampu melakukan kontrol sosial.
LSM yang menerima pekerjaan tetap harus mampu melakukan pengawasan.
Sebab independensi tidak seharusnya dijual bersama sebuah kontrak.
JANGAN HANYA MENCARI RUMOR, CARI DOKUMEN
Jika ada dugaan permainan proyek, cara paling profesional bukan memperbanyak cerita.
Cari dokumennya.
Periksa:
Rencana pengadaan.
Dokumen pemilihan.
Nilai kontrak.
Nama penyedia.
Metode pengadaan.
Pihak yang mengambil keputusan.
Hubungan para pihak.
Dokumen pelaksanaan pekerjaan.
Pembayaran.
Kualitas dan volume pekerjaan.
Kemudian bandingkan semuanya.
KPK sendiri menjelaskan bahwa potensi kecurangan dalam PBJ dapat muncul sejak tahap perencanaan, pengadaan, kontrak, pelaksanaan, pengawasan hingga pelaporan.
Dengan demikian, investigasi proyek tidak boleh hanya dilakukan ketika pekerjaan sudah selesai.
Jejaknya harus ditelusuri dari awal.
KETIKA “SUDAH BIASA” MENJADI BAHAYA
Ada satu kalimat yang sering menjadi pembenaran:
“Memang dari dulu begitu.”
Kalimat tersebut justru harus menjadi alarm.
Sesuatu yang dilakukan berulang kali tidak otomatis menjadi benar.
Jika praktik tertentu merusak objektivitas pengadaan, maka kebiasaan tidak boleh menjadi alasan untuk mempertahankannya.
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
Apakah praktik tersebut dilakukan oleh individu, atau telah berkembang menjadi sebuah pola?
Karena jika sudah menjadi pola, masalahnya bukan lagi sekadar perilaku seseorang.
Masalahnya adalah tata kelola.
PUBLIK TIDAK MEMBUTUHKAN TUDUHAN. PUBLIK MEMBUTUHKAN JAWABAN.
Ketika muncul dugaan hubungan antara pejabat dan pengusaha, publik tidak harus langsung menyimpulkan korupsi.
Publik hanya perlu meminta jawaban.
Apakah ada hubungan finansial?
Apakah ada pemberian fasilitas?
Apakah pemberi memiliki kepentingan terhadap proyek?
Apakah penerima mempunyai kewenangan?
Apakah proses pengadaan berlangsung objektif?
Apakah penyedia dipilih secara transparan?
Apakah pekerjaan sesuai kontrak?
Jika semua dapat dijelaskan dengan dokumen, maka dugaan dapat diuji.
Jika tidak dapat dijelaskan, maka pemeriksaan lebih lanjut menjadi sesuatu yang wajar.
PENUTUP
Pada akhirnya, persoalan proyek pemerintah bukan hanya tentang pembangunan fisik.
Di balik setiap jalan, gedung, jembatan, drainase, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan berbagai pekerjaan pemerintah terdapat uang masyarakat.
Karena itu, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang tersebut digunakan.
Pejabat memiliki kewajiban menjaga integritas.
Pengusaha memiliki kewajiban menjalankan usaha secara sehat.
Media memiliki tanggung jawab menjaga independensi.
LSM memiliki tanggung jawab menjaga fungsi pengawasan.
Dan seluruh proses pengadaan harus berjalan berdasarkan aturan.
Maka jika muncul pola:
pinjaman → kedekatan → keputusan → proyek → keuntungan,jangan langsung menyebutnya korupsi.
Tetapi jangan pula menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan.
Uji.
Periksa.
Bandingkan.
Minta klarifikasi.
Buka dokumennya.
Sebab pemerintahan yang bersih tidak takut terhadap pertanyaan.
Justru pemerintahan yang bersih seharusnya mampu menjawab pertanyaan publik dengan data dan transparansi.
Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukan:
“Siapa yang mendapatkan proyek?”
Tetapi:
“Mengapa dia mendapatkan proyek, bagaimana prosesnya, siapa yang mengambil keputusan, dan apakah keputusan tersebut benar-benar dibuat untuk kepentingan masyarakat?”
Karena:
UANG PUBLIK BUKAN UANG PRIBADI.
PROYEK PEMERINTAH BUKAN ALAT BALAS JASA.
JABATAN BUKAN MESIN KEUNTUNGAN.
Dan ketika proyek publik mulai diperlakukan sebagai alat pertukaran kepentingan, yang terancam bukan hanya anggaran negara.
Yang ikut dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
Catatan: Tulisan ini merupakan analisis umum mengenai risiko tata kelola pengadaan dan tidak ditujukan untuk menuduh pejabat, pengusaha, media, LSM, atau organisasi tertentu. Setiap dugaan harus diverifikasi melalui dokumen, klarifikasi para pihak, proses pemeriksaan, dan alat bukti yang sah.
Sumber Berita: Sumber utama: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan JDIH LKPP.
