Suarapanturanews.com — Istilah “logika desil yang terbalik” kini makin sering dibicarakan. Ceritanya bermula dari warga yang hidup dengan ekonomi pas-pasan, tapi justru masuk ke kelompok desil yang tinggi. Hal ini menarik perhatian karena desil di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dipakai untuk melihat tingkat kesejahteraan.
Ada kekhawatiran yang muncul. Data seharusnya menunjukkan keadaan warga yang sebenarnya. Bukan hanya angka yang terlihat rapi saat tampil di layar sistem.
Kenapa “logika desil” jadi diperdebatkan?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Desil adalah cara mengelompokkan orang berdasarkan tingkat kesejahteraan. Di DTSEN, warga dibagi ke dalam 10 kelompok. Mulai dari desil 1 sampai desil 10.
Masalah mulai terasa saat pengelompokan itu dianggap tidak cocok dengan kondisi yang dialami. Contohnya datang dari Kulon Progo. Seorang pengemudi becak motor sempat tercatat di desil 9. Padahal, pendapatannya tidak menggambarkan bahwa ia berada di kelompok ekonomi atas.
Setelah itu, data akhirnya diperbaiki. Penempatan yang awalnya desil 9 kemudian diganti menjadi desil 3 lewat pemutakhiran data.
Data statistik perlu mengikuti perubahan
Kasus seperti ini menegaskan bahwa pengelompokan kesejahteraan tidak bisa dianggap satu kali jadi. Keadaan keluarga bisa berubah dalam waktu singkat. Bisa karena kehilangan pekerjaan. Bisa juga karena pendapatan turun. Ada saat anggota keluarga jatuh sakit. Beban sekolah yang naik pun bisa ikut mengubah kondisi.
DTSEN dibuat sebagai basis data sosial dan ekonomi yang terhubung. Data ini juga disebut diperbarui. Di portal resmi DTSEN, tertulis bahwa basis data itu dipakai untuk mendukung penyusunan program serta membantu keputusan pemerintah.
Artinya, kualitas data menjadi bagian penting dari keberhasilan kebijakan. Ketika informasi yang masuk tidak lagi sesuai dengan kondisi lapangan, hasil pemeringkatan juga berpotensi ikut melenceng.
Dampaknya Bisa Lebih Besar dari Sekadar Angka
Logika desil yang terbalik menjadi persoalan serius ketika angka tersebut digunakan dalam menentukan akses masyarakat terhadap program pemerintah. Warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan dapat kehilangan peluang apabila status sosial-ekonominya terbaca lebih tinggi dari kondisi sebenarnya.
Sebaliknya, data yang terlalu rendah juga berpotensi membuat bantuan tidak tepat sasaran. Karena itu, pemutakhiran dan mekanisme koreksi menjadi sama pentingnya dengan sistem penghitungan itu sendiri.
Kasus di Kulon Progo memberi pelajaran bahwa teknologi dan algoritma tidak boleh menggantikan verifikasi kondisi nyata. Data administratif memang penting, tetapi perubahan kehidupan masyarakat harus bisa tercermin dalam pembaruan data.
Perlu Mekanisme Koreksi yang Cepat
Persoalan desil seharusnya tidak berhenti pada perdebatan mengenai benar atau salahnya sebuah angka. Yang lebih penting adalah memastikan warga memiliki jalan untuk mengoreksi data ketika hasil pemeringkatan tidak sesuai kondisi sebenarnya.
Kasus warga Kulon Progo yang berubah dari desil 9 menjadi desil 3 memperlihatkan bahwa koreksi dapat dilakukan ketika ditemukan ketidaksesuaian.
Ke depan, tantangannya adalah membuat proses tersebut semakin cepat dan mudah. Sistem pendataan nasional membutuhkan kombinasi antara teknologi, pembaruan berkala, validasi lapangan, serta keterlibatan masyarakat.
Pada akhirnya, desil hanyalah alat untuk membaca kondisi sosial-ekonomi. Angka tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai kebenaran yang tidak dapat dikoreksi. Ketika realitas kehidupan warga berubah, data juga harus mampu bergerak mengikuti perubahan tersebut.
